Tingkatkan Pengelolaan Hutan Rakyat di Jateng, P3E Gandeng BP2TPDAS

BPPTPDAS (Solo, 19/09/2017)_Untuk meningkatkan pengelolaan hutan rakyat di Jawa Tengah (Jateng), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E (Jawa) jalin kerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS (BP2TPDAS) Solo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Rakyat Berbasis Daya Dukung Daya Tampung di Provinsi Jawa Tengah, Ruang Rapat BP2TPDAS, Solo (19/09).

"Kondisi ekosistem regional Jawa sudah mengkhawatirkan terkait daya dukung daya tampung karena meningkatnya lahan kritis, degradasi sumberdaya, pencemaran, limbah berbahaya dan sampah. Kondisi ini terlihat dari penutupan lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)," kata Dr. Sugeng Priyanto, MSi Kepala P3E Jawa.

Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan bahwa IKLH tersebut mencakup indeks kualitas udara (30%), indeks kualitas air (30%) dan indeks tutupan lahan (40%). Sedangkan kondisi yang ada saat ini, luas hutan negara di Jawa sekitar 3.064.819 ha (24%) dan luas hutan rakyat 2.145.691 ha (16%), sehingga total luas hutan di Jawa sekitar 5.210.508 atau sekitar 40% dari luas P Jawa.

"Hutan rakyat memainkan peran penting dalam IKLH terkait fungsi hutan dan tutupan lahan. Dan juga bagi kesejahteraan petani hutan rakyat sendiri," tambahnya.

Di sisi lain, Prof. Dr. Ir. Joko Marsono, MSi mengingatkan bahwa hutan rakyat harus dikelola secara lestari dengan menggunakan forest principle ecology yaitu kelestarian hasil hutan, kelestarian potensi hasil hutan dan kelestarian sumberdaya hutan.

Oleh karena itu, FGD tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi dan informasi terkait permasalahan hutan rakyat, pengelolaan hutan rakyat dan karakteristiknya, harapan dan solusi dalam pengembangan hutan rakyat.

"B2TPDAS telah melakukan cukup banyak penelitian dan pengalaman dalam pengembangan hutan rakyat di beberapa daerah, yang terkait pula dengan konservasi tanah dan air," kata Ir. Salamah Retnowati, M.Si mewakili Kepala B2TPDAS saat membuka acara.

Lebih lanjut, Salamah berharap bahwa peneliti BP2TPDAS yang ikut dalam acara tersebut (FGD) bisa memberikan masukan dalam pengembangan hutan rakyat di Jawa.

"Litbang terus mencari solusi agar hutan lestari dan rakyat sejahtera," tegasnya.

Pada Kesempatan tersebut, Gatot Kurniawan, salah satu Tim FGD memaparkan bahwa P3E Jawa sudah membuat peta rencana pengembangan hutan rakyat di Jawa dalam bentuk spasial berbasis daya dukung daya tampung dengan memperhatikan fungsi hutan dan posisi di daerah aliran sungai.

"Peta yang dihasilkan ini dapat diperoleh di P3E Jawa gratis bagi kota kabupaten serta pihak lain yang membutuhkan," kata Gatot.

FGD yang dihadiri oleh para penyuluh kehutanan tingkat dua dan satu, dinas lingkungan hidup dan kehutanan kehutanan dari Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Pusat Pengendalian Pembangunan ekoregion Jawa, Akademisi dan peneliti BPPTPDAS.

Dalam FGD tersebut telah berhasil mengungkap beragamnya pengelolaan hutan rakyat dan permasalahannya baik dalam pengadaan bibit, hama penyakit, pemasaran, harga kayu, kelembagaan dan dukungan dana. Selain itu, juga solusi untuk menyediakan dana talangan tunda tebang pada beberapa daerah agar hutan rakyat tidak ditebang secara asal asalan.

Dalam Closing statement, Dr. Sugeng Priyanto menyimpulkan bahwa (1) Acara FGD ini sudah berjalan baik dan dilakukan secara Bottom Up dan partisipatif, (2) pengelolaan hutan rakyat tidak dapat disamaratakan dan memiliki karakteristik yang berbeda beda, (3) pemerintah dapat memberi subsidi untuk bangunan konservasi seperti terasering. (4) masukan dan saran yang disampaikan peserta akan menjadi input penting dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan rakyat ekoregion Jawa. ***S. Andy Cahyono.