Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Resolusi Konflik Tenurial di Taman Nasional Meru Betiri Jember


Penulis :
  • C. Yudilastiantoro, Purwanto, Nana Haryanti, S. Andy Cahyono, Santi Fandriani

Abstrak :

Konflik tenurial pada umumnya terjadi dipicu oleh kondisi kemiskinan masyarakat dan lapar lahan. Demikian yang terjadi antara pihak Taman Nasional Meru Betiri (TN Meru Betiri) dengan masyarakat sekitar kawasan. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya membangun resolusi konflik di dalam kawasan TN Meru Betiri yang bertujuan antara lain untuk menyelamatkan kawasan hutan Taman Nasional dari kerusakan, terutama berupa alih fungsi lahan hutan untuk kegiatan pertanian dengan tetap menjamin kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan di TN Meru Betiri. Tujuan penelitian ini adalah tercapainya resulosi konflik di lahan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri, Jember. Sasaran penelitian ini adalah menyediakan informasi sejarah konflik tenurial, persepsi para pihak terhadap kawasan Taman Nasional, kontribusi pendapatan dari usahatani di lahan rehabilitasi TN Meru Betiri, dan sumber konflik serta resolusi konflik yang sudah dilakukan oleh para pihak di lahan rehabilitasi TN Meru Betiri. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan dianalisis dilakukan secara kualitatif. Pengambilan data lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber antara lain: pejabat TN Meru Betiri, Dinas Kehutanan Kabupaten, Perum Perhutani KPH Jember Selatan, Perguruan Tinggi (Unjem, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta warga masyarakat sekitar hutan yang terlibat konflik. Focus group discussion (FGD) dilakukan untuk mengetahui masalah dan memperoleh usulan kegiatan dalam menyelesaikan konflik yang permanen dan menguntungkan semua pihak. Hasil penelitian: (1) Sejarah konflik tenurial di TN Meru Betiri sudah berjalan cukup lama, yaitu sejak tahun 1919. Berdasarkan surat Gubernur Jenderal no 83 tanggal 14 Agustus 1919, yang menunjuk TN Meru Betiri sebagai Cagar Alam, dan saat itu Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica) mulai di buru dan 1967 dinyatakan punah. Hingga saat ini tercatat kurang lebih 5 kali penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh TN Meru Betiri dengan masyarakat sekitar hutan. (2) Sumber konflik: pengambilan kayu hutan oleh masyarakat dan usaha mengembalikan ekosistem hutan di lahan rehabilitasi sebagai kawasan penyangga TN Meru Betiri; aktor yang berkepentingan dalam menyelesaikan konflik: tokoh politik, perangkat Desa, Tokoh Masyarakat/Tetua, Tokoh Pemuda Desa, Pemimpin Organisasi yang berada di desa. (3) Persepsi terhadap lahan rehabilitasi sebagai mata pencaharian mempunyai kesesuaian hubungan yang signifikan dengan tingkat pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan berperan penting dalam membentuk persepsi individu penggarap bahwa lahan rehabilitasi TN Meru Betiri yang merupakan lahan untuk menopang kehidupan keluarganya. Faktor internal responden yaitu: umur, pendidikan, jarak tempat tinggal, lama tinggal di desanya, tingkat pendapatan dan jumlah anggota keluarga; tidak mempunyai kesesuaian hubungan yang signifikan dengan persepsi terhadap lahan rehabilitasi maupun persepsi terhadap kawasan hutan yang berada di sekitarnya.(4) Kontribusi pendapatan dari lahan rehabilitasi TNMB sebesar 14,49 % per tahun per kepala keluarga responden. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden, bahwa produksi tanaman pangan semakin berkurang setiap tahunnya yang disebabkan karena tingkat kesuburan tanah yang rendah, serangan hama babi hutan, landak dan kera yang semakin meningkat. Tingkat tutupan lahan yang semakin bertambah karena umur tanaman pokok yang semakin berkembang, yang didukung oleh 83,10% responden yang menyatakan bahwa hutan semakin baik. (5) Pengeluaran per tahun per kepala keluarga responden yang digunakan untuk makan minum sebesar Rp 6.919.014 (37.92%), biaya sekolah untuk anak sebesar Rp 4.264.487 (23.37%), pengeluaran untuk membeli rokok sebesar RP 1.646.883 (9.02%), pengeluaran untuk bermasyarakat berupa sumbangan sebesar Rp 1.410.141 (7.72%), biaya kesehatan sebesar RP 948.833 (5.20%), pengeluaran untuk tabungan sebesar Rp 788.100 (4.31%), pengeluaran untuk perbaikan rumah Rp 765.800 (4.19%), pengeluaran untuk membeli pakaian sebesar Rp 749.275 (4.10%), untuk listrik sebesar Rp 540.322 (2.96%), pengeluaran untuk pos kesehatan Rp 400.000 (0.21%) dan untuk pos pengeluaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 173.213 (0.94%). Rata-rata jumlah pengeluaran selama setahun pada setiap kepala keluarga sebesar Rp 18.246.068 atau sebesar Rp 1.520.506/ bulan/keluarga. (6) Resolusi konflik antara masyarakat penggarap lahan rehab dengan TN Meru Betiri telah tercapai. Keuntungan dari resolusi konflik yang telah dikembangkan selama ini adalah: (a) Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan.(b) Membantu tugas taman nasional dalam pengamanan hutan dengan adanya MMP (Masyarakat Mitra Polhut). (c) Membantu tugas Balai Taman Nasional Meru Betiri dalam kegiatan penyuluhan dengan adanya SPKP (Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan). (d) Memberikan informasi kepada petugas setiap ada pergerakan orang yang akan atau sudah masuk kawasan hutan. (e) Mengurangi terjadinya perambahan hutan. (f) Membuat harmonis hubungan masyarakat dengan taman nasional. (g) Mengembalikan fungsi hutan. (h) Hutan terjaga dan kembali hijau.

Kata kunci: resolusi, konflik, kawasan hutan, lahan rehabilitasi, masyarakat.

« kembali

Arsip Penelitian